BangkitNews | KOTA TANGERANG — Program angkutan umum Si Benteng kembali menjadi perbincangan setelah data menunjukkan besarnya subsidi yang dikeluarkan Pemkot Tangerang tidak sebanding dengan tingkat pemanfaatan masyarakat. Dari total beban subsidi sekitar Rp37,25 miliar pada tahun 2024, jumlah penumpang yang terlayani hanya sekitar 1,18 juta perjalanan, sehingga beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah mencapai Rp30.000 hingga Rp33.000 per penumpang.
Angka ini jauh lebih tinggi dibanding Transjakarta yang memiliki 383 juta penumpang per tahun, dengan subsidi sekitar Rp3,9 triliun, sehingga rata-rata subsidi per penumpang hanya Rp10.000–Rp11.000. Perbandingan ini membuat banyak pihak mempertanyakan efektivitas layanan angkutan kota bersubsidi tersebut.
Ketua BPAN (Badan Penelitian Asset Negara) Kota Tangerang, Haji Muhdi, menyatakan tingginya subsidi per penumpang di Tangerang bukan hanya disebabkan oleh tarif murah atau layanan gratis untuk pelajar, tetapi terutama karena rendahnya jumlah penumpang yang terlayani, atau load factor yang sangat rendah. Ia menegaskan bahwa banyak bus yang beroperasi dengan kursi kosong, sehingga beban operasional dibagi ke penumpang yang jumlahnya terbatas.
“Ketika bus berjalan kosong tetapi pemerintah tetap membayar biaya operasional per kilometer, otomatis subsidi per penumpang menjadi mahal. Ini bukan efisien dan jelas harus dievaluasi,” ujar Haji Muhdi dalam keterangannya. (26/11)
Menurutnya, salah satu penyebab utama minimnya penumpang adalah rute Si Benteng yang belum terintegrasi dengan pusat mobilitas strategis, seperti stasiun KRL, halte Transjakarta, shuttle bandara, serta simpul angkot eksisting. Beberapa rute bahkan dinilai melintas di kawasan yang tidak padat atau tidak menjadi jalur komuter harian masyarakat.
Haji Muhdi menilai desain rute yang tidak tepat membuat masyarakat lebih memilih moda transportasi berbasis aplikasi, yang dianggap lebih cepat dan mudah dijangkau. Ia meminta Pemkot Tangerang segera melakukan penyesuaian jalur agar bus mengalir ke lokasi-lokasi yang benar-benar digunakan warga, seperti kawasan padat penduduk, pusat ekonomi, stasiun, dan jalur kerja-pariwisata.
Dalam kesempatan yang sama, BPAN juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap operasional Si Benteng yang dikelola Perseroda Tangerang Nusantara Global (TNG). Menurut Haji Muhdi, ketiadaan sistem GPS berbasis trayek dan dashboard operasi membuat pemerintah kesulitan memastikan apakah bus benar-benar beroperasi sesuai jadwal dan rute yang ditentukan. Kondisi ini berpotensi menyebabkan pembayaran subsidi yang tidak akurat.
“Subsidi itu uang rakyat. Maka setiap rupiah harus jelas mengalir untuk pelayanan publik, bukan untuk perjalanan bus yang tidak pernah terjadi. Pemkot harus mewajibkan pemasangan GPS, CCTV, dan sistem pelacakan real time. Jika pengawasan berbasis data tidak ada, potensi kebocoran semakin besar,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa rute-rute dengan tingkat penumpang rendah seharusnya segera dievaluasi, disesuaikan, atau bahkan dihentikan bila tidak memberikan manfaat yang memadai. Menurutnya, mempertahankan rute sepi hanya karena kontrak atau sekadar memenuhi jam operasi adalah bentuk pemborosan anggaran.
“Jika sudah jelas rutenya tidak diminati masyarakat, kenapa harus dipaksakan? Alihkan armada ke rute padat atau titik integrasi KRL. Jadikan transportasi publik sebagai kebutuhan, bukan sekadar formalitas program,” kata Haji Muhdi.
BPAN mendorong Pemkot Tangerang untuk memperbaiki integrasi moda transportasi, memperketat sistem pengawasan, menata ulang trayek, serta meningkatkan literasi masyarakat tentang pentingnya menggunakan transportasi umum. Ia menegaskan bahwa transportasi publik hanya bisa berhasil bila dirancang berdasarkan data permintaan warga, bukan hanya pada aspek teknis semata.
“Kami mendukung penuh transportasi publik. Tetapi agar subsidi tepat sasaran, Pemkot harus berani melakukan koreksi kebijakan. Perbaiki rute, perkuat integrasi, dan bangun sistem yang transparan. Dengan begitu, beban subsidi akan turun dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutupnya.
Dengan meningkatnya kritik dari berbagai pihak, publik kini menunggu langkah tegas Pemkot Tangerang untuk memastikan bahwa program Si Benteng benar-benar memberikan dampak optimal bagi mobilitas warga serta penggunaan APBD yang akuntabel.
Penulis : ANTON
EDITOR : REDAKSI
