Bangkitnews | Kota Tangerang, – Pengadaan alat kesehatan untuk RSUD Kota Tangerang, khususnya unit Cathlab , kembali memicu perhatian dan sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat.
Aktivis, LSM, dan media meminta aparat penegak hukum (APH) serta Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang untuk segera meninjau ulang perjanjian yang telah terealisasi terkait pengadaan alat kesehatan ini.
Desakan ini muncul akibat dugaan kuat adanya praktik mark up yang signifikan dari pagu anggaran Rp 27 miliar, yang kemudian dikontrak dengan nilai Rp 26,15 miliar.
Kode paket pengadaan tersebut adalah 52222431, dengan deskripsi “Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik (RSUD Kota Tangerang).
” Aktivis mencurigai bahwa dana yang di-mark up digunakan untuk pemberian cashback atau gratifikasi kepada sejumlah oknum pejabat dalam lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang.
Praktik ini disinyalir melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.
Akhwil, S.H., seorang pengamat hukum yang fokus pada pengawasan kebijakan publik, mengungkapkan keprihatinannya.
“Pengadaan alat kesehatan bernilai tinggi seperti unit Cathlab sangat rentan menjadi target penyalahgunaan dana melalui modus cashback. Praktik semacam ini kerap sulit diidentifikasi, namun dampaknya sangat merugikan keuangan daerah dan pelayanan masyarakat,” ujarnya, Sabtu (16/11).
Akhwil juga menegaskan bahwa APH harus proaktif dalam mengawasi proses pengadaan ini. ”
Diperlukan pengawasan ketat untuk memastikan tidak ada aliran dana yang menyimpang ke kantong-kantong oknum pejabat. Penegakan hukum harus hadir untuk menindak segala bentuk kecurangan yang merugikan negara,” tambahnya.
Lebih lanjut, Akhwil mengimbau Pj Wali Kota Tangerang untuk memeriksa kembali seluruh proses pengadaan, termasuk mengevaluasi kesepakatan yang sudah berjalan.
“Audit yang transparan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa anggaran daerah digunakan secara optimal demi kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat,” jelasnya.
Masyarakat berharap langkah-langkah konkret segera diambil oleh pihak berwenang.
Mereka menegaskan pentingnya integritas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, terutama yang berkaitan dengan sektor kesehatan, agar dana publik benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ( RBN )
